Perkembangan Perpustakaan Di Indonesia


perpustakaan



A.   Zaman Kemerdekaan Sampai Sekarang
Pada tanggal 25 Agustus 1950 berdiri Perpustakaan Yayasan Bung Hatta dengan koleksi yang menitik-beratkan kepada pengelolaan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Indonesia. 

Pada tanggal 7 Juni 1952, perpustakaan Stichting voor culturele Samenwerking, suatu badan kerja sama kebudayaan antara pemerintah RI dengan pemerintah Negeri Belanda, diserahkan kepada pemerintah RI. 

Oleh Pemerintah RI kemudian diubah menjadi Perpustakaan Sejarah Politik dan Sosial Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Perpustakaan Negara yang pertama didirikan di Yogyakarta pada tahun 1949, kemudian disusul Ambon (1952); Bandung (1953); Ujung Pandang (1954); Padang (1956); Palembang (1957); Jakarta (1958); Palangkaraya, Singaraja, Mataram, Medan, Pekanbaru dan Surabaya (1959). 

Setelah itu menyusul kemudian Perpustakaan Negara di Banjarmasin (1960); Manado (1961); Kupang dan Samarinda (1964). 

Pada masa Orde Baru pengembangan perpustakaan banyak dilakukan melalui Pusat Pembinaan Perpustakaan (Pusbinpustak). 

Sampai akhir Pelita II Pusat Pembinaan Perpustakaan telah membuka 11 proyek perintis perpustakaan sekolah di 11 propinsi. 

Tahun 1976 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi membentuk satuan tugas (Satgas) untuk pengembangan perpustakaan perguruan tinggi. 

Pada tahun 1977, suatu Tim Peneliti yang diketuai oleh Prof. Dr. Selo Soemardjan berdasarkan Surat BAPPENAS dan Rektor Universitas Indonesia, melakukan penelitian tentang Sistem Nasional Perpustakaan dan Perpustakaan Nasional Indonesia. 

Tim ini yang beranggotakan tokoh-tokoh terkemuka kepustakawanan Indonesia pada masa itu, menghasilkan Laporan dan Rekomendasi tentang Sistem Nasional Perpustakaan dan Perpustakaan Nasional Indonesia. 

Di sisi lain perlu dicatat bahwa perpustakaan-perpustakaan negara yang sudah lama berdiri itu, pada tahun 1979 ditingkatkan menjadi perpustakaan wilayah yang berfungsi sebagai perpustakaan deposit di tingkat provinsi. 

Dengan diresmikannya perpustakaan wilayah ini kemudian mulai didirikan berbagai perpustakaan umum di tingkat kabupaten, perpustakaan keliling dan perpustakaan desa. 

Pada pertengahan 1980 telah berdiri 19 perpustakaan umum di tingkat kabupaten, 19 perpustakaan wilayah, 305 perpustakaan desa dan 16 perpustakaan keliling.

Pada tanggal 17 Mei 1980, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 0164/0/1980 tentang Pembentukan Perpustakaan Nasional. 

Perpustakaan Nasional ini merupakan penyatuan dari Perpustakaan Museum Pusat; Perpustakaan Sejarah, Politik dan Sosial; Bagian Bibliografi dan Deposit pada Pusat Pembinaan Perpustakaan; serta Perpustakaan Wilayah DKI Jakarta.

Pada tahun 1981, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Keputusan Mendikbud Nomor 0103/0/1981 tanggal 11 Maret 1981 tentang Pokok-pokok Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan di Indonesia. 

Keputusan ini sangat penting karena dimaksudkan sebagai landasan pengembangan sistem nasional perpustakaan yang mencakup pengembangan dan pembinaan berbagai jenis perpustakaan di Indonesia. 

Sejarah perkembangan perpustakaan dan kepustakawanan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah perkembangan lembaga pendidikan tenaga perpustakaan, dan sejarah perkembangan organisasi profesi pustakawan Indonesia. 

Lembaga pendidikan  bagi pegawai perpustakaan di Indonesia pertama kali diresmikan pada tanggal 20 Oktober 1952, dengan nama Kursus Pendidikan Pegawai Perpustakaan yang berlangsung hingga tahun 1955. 

Selama periode 1955-1959 lembaga ini berganti nama menjadi Kursus Pendidikan Ahli Perpustakaan, yang kemudian juga berganti nama menjadi Sekolah Perpustakaan. 

Pada tahun 1961, Sekolah Perpustakaan diintegrasikan ke dalam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Indonesia (FKIP-UI), dan ketika FKIP-UI menjadi IKIP pada tahun 1963, pendidikan akademik bidang perpustakaan ini dimasukkan kedalam Fakultas Sastra Universitas Indonesia, yang saat ini berganti nama menjadi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya.

Selain itu, juga melalui berbagai penerbitan, baik buku maupun jurnal, yang menjadi wahana komunikasi antar pustakawan di negeri ini.  

Salah satu bentuk kontribusi IPI bagi pengembangan kepustakawanan di Indonesia adalah kerja sama dan dukungan kepada Perpustakaan Nasional dalam mengegolkan ketentuan tentang jabatan fungsional pustakawan dengan terbitnya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/1988 tanggal 28 Februari 1988.


B.   Era Perpustaakan Digital
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional (2005) mengenai jasa perpustakaan umum, maka layanan perpustakaan umum baru mencakup murid sekolah yang berada di sekitar perpustakaan umum, orang-orang yang ingin membaca terutama surat kabar daripada buku.

Dengan melihat data perpustakaan umum dewasa ini yang tersimpan di Deputi Pembinaan, maka pengembangan kea rah perpustakaan digital mencakup 2 (dua) bidang, yaitu penyiapan ke arah digitalisasi serta pengupayaan agar tidak terjadi eksklusi sosial serta melihat hal yang ada.

Persiapan ke arah perpustakaan digital mencakup ketersediaan anggaran, penyiapan SDM kemudian pemakai serta keputusan mengenai materi yang akan didigitalkan.

 Mengingat muatan lokal semakin banyak digunakan untuk kepentingan publik (pendidikan, kebudayaan, pariwisata) maka muatan lokal harus memperoleh prioritas dalam digitalisasi.

Karena perkembangan bahasa, sejarah serta ejaan, maka digitalisasi dapat dilakukan pada koleksi surat kabar mulai tahun 1972 ke belakang. 

Tahun 1972 menandai mulainya Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), sehingga koleksi digital surat kabar dapat dibaca oleh pemakai generasi sekarang. 

Digitalisasi restrospektif mencakup mulai tahun 1945 sampai tahun 1972. 

Cakupan tahun tersebut memuat Sejarah Indonesia, yang banyak digunakan oleh pemakai, terutama dari bidang sejarah. 

Digitalisasi selanjutnya bersifat selektif, seperti surat kabar yang kondisinya rusak, terbit dalam Bahasa Melayu, Jawa dan Sunda. 

Bila melihat anggaran yang disediakan bagi perpustakaan umum, maka dapat dipastikan bahwa hampir tidak mungkin bagi mereka untuk membeli perangkat lunak sebagai langkah awal digitalisasi materi perpustakaan. 

Pembentukan koleksi elektronik dengan materi diunduh (download) dari Internet mensyaratkan ketersediaan fasilitas komputer dan telekomunikasi. 

Pengembangan ke arah perpustakaan digital berimplikasi terhadap anggaran yang besar dan anggaran ini dikaitkan dengan jasa berbasis teknologi di perpustakaan digital. 



Dari Berbagai Sumber

Artikel Terkait

No comments:

Post a Comment