Jenis – Jenis Sarana Hubungan Internasional Bagi Suatu Negara



Sarana-sarana hubungan internasional dibedakan menurut sifatnya yaitu:
A.   Sarana Formal
Disebut demikian karena dimiliki setiap negara dan terikat pada aturan dan prosedur yang baku, baik secara nasional, maupun internasional. Sarana hubungan internasional yang formal itu meliputi :
hubungan internasional


Baca Juga :     


1.     Depatemen Luar Negeri
Departemen Luar Negeri mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang politik dan hubungan luar negeri.

Departemen Luar Negeri menyelenggarakan fungsi :
·        Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri;
·        Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
·        Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;
·        Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
·        Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.


2.     Perwakilan Diplomatik
a.     Pembukaan/Pengangkatan dan Penerimaan Perwakilan Doplomatik.
Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembukaan atau pertukaran perwakilan diplomatik (dalam arti politis) maupun konsuler (dalam arti non-politis) dengan negara lain adalah sebagai berikut :

1)    Harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak (mutual conceat) yang akan mengadakan pembukaan atau pertukaran diplomatik maupun konsuler. 

   Kesepakatan tersebut berdasarkan Pasal 2 Konvensi Wina 1961, dituangkan dalam bentuk : Persetujuan bersama (joint agreement) dan Komunikasi bersama (joint declaration).

2)    Prinsip-prinsip hukum interenasional yang beraku, yaitu setiap negara dapat melakukan hubungan atau pertukaran perwakilan diplomatik berdasarkan atas prinsip-prinsip hubungan yang berlaku dan prinsip timbal balik (reciprositas).


b.     Kronologis Pengangkatan Perwakilan Diplomatik
1)    Kedua belah pihak saling menukar informasi tentang akan dibukanya perwakilan diplomatik(oleh deplu masing-masing)
2)    Mendapat persetujuan dari nnegara yang menerima
3)    Diplomat yang akan ditempatkan, menerima surat kepercayaan  yang ditandatangani oleh kepala negara pengirim
4)    Surat kepercayaan diserahkan kepada negara penerima dalam suatu upacara dimana seorang diplomat tersebut berpidato

c.      Klasifikasi Perwakilan Diplomatik
1)    Klasifikasi Menurut Kongres Wina Tahun 1815
Kongres Wina tanggal 19  Maret 1815, dimana negara negara yang menghadiri kongres tersebut menyetujui dibentuknya tiga kelas pejabat diplomatik :
·        Duta Besar setra perwakilan kursi suci (Ambassador Papa Legates Nuncios)
·        Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Envoys Extraordinary and Minister Plenipotentiary)
·        Kuasa Usaha (Charge d’affaires)

Di dasarkan atas adanya perbedaan fungsi yang dijalankan oleh setiap golongan perwakilan tersebut. 

Namun pada hakikatnya urutan urutan penyerahan surat kepercayaan akan mempengaruhi status mereka sebagai diplomat.

Menurut Oppenheim, klasifikasi ini didasarkan atas adanya perbedaan fungsi yang dijalankan oleh setiap golongan perwakilan tersebut. 

Namun pada hakikatnya bukan saja menurut fungsinya, bahkan urutan-urutan penyerahan surat kepercayaan akan memengaruhi status mereka sebagai diplomat. 

2)    Klasifikasi Menurut Kongres Aix-La Chapelle 1818
Menurut Aix La Chapelle disepakati untuk menambah minister resident di bawah para utusan, Tegasnya, urutan pangkat diplomatik menurut Kongres Aix-La-Chapelle tahun 1818 adalah sebagai berikut :
·        Ambassador and legates, or Nuncios atau Duta Besar dan Duta Paus
·        Envoys and Minister Plenipotentiary atau utusan menteri atau yang lain yang diakreditasikan kepada kepala negara
·        Minister resident 
·        Charge d’affaires atau Kuasa Usaha yang diakreditasikan kepada menteri luar negeri.

Penempatan pangkat-pangkat pejabat diplomatik oleh Kongres Wina dan Kongres Aix-la-Chapelle itu mengakhiri perbedaan pendapat yang sering terjadi sebelum diadakan kongres tersebut, yaitu perbedaan tentang urutan tingkat pejabat dipplomatik dan penghormatannya.

3)    Klasifikasi menurut Konvensi Havana
Mengklasifikasikan petugas diplomatic biasa dan luar biasa. Mereka terakreditasi sebagai petugas biasa dan juga yang mewakili misi khusus

4)    Klasifikasi Perwakilan Diplomatik Menurut Konvensi Wina tahun 1961
Dalam Konvensi Wina 1961 ditentukan bahwa Kepala-kepala misi diplomatik dibedakan ke dalam tiga kelas :
·        Ambassador atau Nuncios diakreditasikan pada kepala negara dan kepala misi lain yang sederajat
·        Envoys, Ministers, dan Internuncios, diakreditasikan kepala negara
·        Charge d’affaires, diakreditasikan kepala menteri luar negeri.

d.     Tugas dan Fungsi Perwakilan Diplomatik
Tugas umum seorang perwakilan diplomatik, adalah mencakup hal-hal berikut :
1)    Representasi, yaitu selain untuk mewakili pemerintah negaranya, ia juga dapat melakukan protes, mengadakan penyelidikan pertanyaan dengan pemerintah negara penerima, ia mewakili kebijaksanaan politik pemerintah negaranya.
2)    Negosiasi, yaitu untuk mengadakan perundingan/ pembicaraan baik dengan negara dimana ia diakredetasi maupun negara lain.

3)    Observasi, yaitu untuk menelaah dengan teliti setiap kejadian atau peristiwa di negara penerima yang mungkin dapat mempengaruhi kepentingan negaranya.
4)    Proteksi, yaitu untuk melindungi pribadi, harta benda, dan kepentingan-kepentingan dari pada warga negaranya yang berada di luar negeri.
5)    Relationship, yaitu untuk meningkatkan hubungan persahabatan antar negara pengirim dengan negara penerima, baik di bidang ekonomi, kebudayaan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi.

Fungsi Perwakilan diplomatik, menurut Konggres Wina 1961, adalah mencakup hal-hal berikut :
1)    Mewakili negara pengirim di dalam negara penerima.
2)    Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima di dalam batas-batas yang diijinkan oleh hukum internasional.
3)    Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima.
4)    Memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima, sesuai dengan undang-undang dan melaporkan kepada pemerintah negara pengirim.
5)    Memelihara hubungan persahabatan antara kedua negara.

e.      Kekebalan dan Keistimewaan Perwakilan Diplomatik
Asas kekebalan dan keistimewaan diplomatik, sering dipergunakan istilah ”exteritoriallity” atau ”extra teritoriallity”. 

Istilah ini mencerminkan bahwa para diplomatik hampir dalam segala hal harus diperlakukan sebagaimana mereka berada di luar wilayah negara penerima. 

Para diplomat beserta stafnya, tidak tunduk pada kekuasaan peradilan pidana dan sipil dari negara penerima.

Menurut Konvensi Wina 1961, para perwakilan diplomatik diberikan kekebalan dan keistimewaan, dengan maksud sebagai berikut :
·        Menjamin pelaksanaan tugas negara perwakilan diplomatik sebagai wakil negara.
·        Menjamin pelaksana fungsi perwakilan diplomatik secara efisien.

Kekebalan Perwakilan Diplomatik atau Involability (tidak dapat diganggu gugat), yaitu kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan negara penerima dan kekebalan dari segala gangguan yang merugikan para pejabat diplomatik. Kekebalan diplomatik (Immunity), yaitu antara lain mencakup :
1)    Pribadi Pejabat Diplomatik, yaitu mencakup kekebalan terhadap alat kekuasaan Negara penerima, hak mendapat perlindungan terhadap gangguan dari serangan atas kebebasan dan kehormatannya, dan kekebalan dari kewajiban menjadi saksi.

2)    Kantor Perwakilan (Rumah Kediaman), yaitu mencakup kekebalan gedung kedutaan, halaman, rumah kediaman yang ditandai dengan lambang bendera.

Daerah tersebut, sering disebut daerah ekstrateritorial (dianggap negara dari yang mewakilinya). 

Bila ada penjahat atau pencari suaka politik yang masuk ke dalam kedutaan, maka ia dapat diserahkan atas permintaan pemerintah sebab para diplomat tidak memiliki hak asylum.

Hak asylum adalah hak untuk memberi kesempatan kepada suatu negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negara asing yang melarikan diri.

3)    Korespondensi Diplomatik, yaitu kekebalan yang mencakup surat menyurat arsip, dokumen termasuk kantor diplomatik dan sebagainya (semua kebal dari pemeriksaan isinya). 

f.       Keistimewaan Perwakilan Diplomatik
Pada dasarnya pemberian keistimewaan kepada perwakilan diplomatik, atas dasar ”timbal – balik” sebagaimana diatur di dalam Konvensi Wina 1961 dan 1963. Keistimewaan tersebut, mecakup :
1)    Pembebasan dari kewajiban membayar pajak, yaitu antara lain pajak penghasilan, kekayaan, kendaraan bermotor, radio, televisi, bumi dan bangunan, rumah tangga dan sebagainya.
2)    Pembebasan dari kewajiban pabean, yaitu antara lain bea masuk, bea keluar, bea cukai, terhadap barang-barang keperluan dinas, misi perwakilan, barang keperluan sendiri, keperluan rumah tangga dan sebagainya.

Perwakilan di negara lain dipimpin oleh duta besar yang sekaligus menjadi juru bicara perwakilan asing terhadap pemerintahan di tempat ia bertugas. 

Duta besar yang diangkat menjadi ketua perwakilan asing itu disebut doyen. Tingkat perwakilan suatu negara ditentukan berdasarkan beberapa pertimbangan, berikut ini.
·        Penting tidaknya kedudukan negara pengutus dan negara penerima perwakilan itu.
·        Erat tidaknya hubungan antar negara yang mengadakan hubungan itu.
·        Besar kecilnya kepentingan bangsa/negara yang mengadakan hubungan itu.

Kepala-kepala perwakilan diplomatik yang disebut duta besar, duta dan menteri residen merupakan perwakilan tingkat tinggi yang dapat mengadakan hubungan langsung dengan kepala negara asing tempat mereka bertugas atau ditempatkan (diakreditasi).

Kuasa usaha merupakan perwakilan tingkat rendah yang dalam mengadakan hubungan dengan kepala negara tempat ia bertugas, harus melalui menteri luar negeri tempat ia bertugas. 

Segala aturan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban serta tugas para anggota diplomatik ditetapkan oleh direktur protokol Departemen Luar negeri.

Dalam melaksanakan tugasnya diplomat dapat berfungsi sebagai lambang prestise nasional negaranya di luar negeri dan mewakili kepala negaranya di negara penerima. 

Selain itu, dia dapat berfungsi sebagai perwakilan yuridis yang resmi dari pemerintah negaranya.

Contohnya, dia dapat menandatangani perjanjian, meratifikasi dokumen, mengumumkan pernyataan dan lain-lain. Dia juga dapat berfungsi sebagai perwakilan politik. 

Dalam melaksanakan fungsi sedemikian, dia menjadi alat penghubung timbal balik antara kepentingan negaranya dengan kepentingan negara penerimanya.

Jadi, fungsi diplomatik dalam arti politis adalah sebagai berikut.
1)    Mempertahankan kebebasan Indonesia terhadap imperialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya dengan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
2)    Mengabdi kepada kepentingan nasional dalam mewujudkan masyarakat adil makmur.
3)    Menciptakan persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara guna menjamin pelaksanaan tugas negara perwakilan diplomatik.


3.     Perwakilan Konsuler
Dalam arti non politis, hubungan satu negara dengan negara lain diwakili oleh Korps Konsuler yang terbagi dalam kepangkatan sebagai berikut :
1)    Konsul Jenderal
Konsul Jenderal membawahi beberapa konsul yang ditempatkan di ibu kota negara tempat ia bertugas.

2)    Konsul dan Wakil Konsul
Konsul mengepalai suatu kekonsulan yang kadang-kadang diperbantukan kepada konsul jenderal. 

Wakil konsul diperbantukan kepada konsul atau konsul jenderal yang kadang diserahi pimpinan kantor konsuler.

3)    Agen Konsul
Agen konsul diangkat oleh konsul jenderal dengan tugas untuk mengurus hal-hal yang bersifat terbatas dan berhubungan dengan kekonsulan. Agen konsul ditugaskan di kota-kota yang termasuk kekonsulan.

a.     Fungsi Perwakilan Konsuler 
1)    Melaksanakan usaha peningkatan hubungan dengan negara penerima di bidang perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan dan ilmu pengetahuan.
2)    Melindungi kepentingan nasional negara dan warga negara yang berada dalam wilayah kerjanya.
3)    Melaksanakan pengamatan, penilaian, dan pelaporan.
4)    Menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan terhadap warga negara di wilayah kerjanya.
5)    Menyelenggarakan urusan pengamanan, penerangan, konsuler, protokol, komunikasi dan persandian.
6)    Melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga perwakilan Konsuler.

b.     Tugas-Tugas Yang Berhubungan Dengan Kekonsulan
Hal-hal yang berhubungan dengan tugas-tugas kekonsulan,  yaitu antara lain mencakup bidang berikut :
1)    Bidang Ekonomi, yaitu menciptakan tata ekonomi dunia baru dengan menggalakkan ekspor komoditas nonmigas, promosi perdagangan, mengawasi pelayanan, pelaksanaan perjanjian perdagangan dan lain-lain.
2)    Bidang Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan, seperti; tukar-menukar pelajar, mahasiswa, dan lain-lain.
3)    Bidang-bidang lain seperti :
·        Memberikan paspor dan dokumen perjalanan kepada warga pengirim dan visa atau dokumen kepada orang yang ingin mengunjungi negara pengirim;
·        Bertindak sebagai notaris dan pencatat sipil serta menyelenggarakan fungsi administratif lainnya;
·        Bertindak sebagai subjek hukum dalam praktek dan prosedur pengadilan atau badan lain di negara penerima.

c.      Persamaan dan Perbedaan Perwakilan Diplomatik dan Konsuler
Persamaan antara perwakilan diplomatik dan konsuler adalah bahwa kedua-duanya merupakan utusan dari suatu negara tertentu. Sedangkan perbedaannya yaitu:


Perwakilan Diplomatik
Perwakilan Konsuler
1
2
3
4
5
6
Tugasnya dalam bidang politik
Hanya 1 perwakilan dan ditempatkan di Ibu Kota Negara
Surat tugas ditandatangani oleh Kepala Negara
Dapat berhubungan langsung dengan pemerintah pusat Negara penerima
Memiliki daerah Ekstrateritorial
Dapat mempengaruhi perwakilan konsuler
Tugasnya dalam bidang non politik
Lebih dari 1, tergantung kebutuhan
 Surat tugas ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri
Hanya dapat berhubungan dengan pemerintah setempat (daerah), jika ingin berhubungan dengan pemarintah pusat maka melalui perwakilan diplomatik
Tidak Memiliki daerah Ekstrateritorial
Harus tunduk pada perwakilan diplomatik


d.     Mulai berlaku dan berakhirnya Perwakilan di Negara lain
Hal
Diplomatik
Konsuler
Mulai berlakunya
Saat menyerahkan surat kepercayaan (Konvensi Wina 1961)
Pemberitahuan yang layak kepada Negara penerima (Konvensi Wina 1963)
Berakhirnya
1.     Sudah habis masa jabatan
2.     Ditarik (recalled) oleh pemerintah negaranya.
3.     Tidak disenangi Negara penerima (dipersona non Grata)
4.     Negara penerima dan pengirim perang (pasal 43 Konvensi Wina 1961)
1.     Fungsi seorang pejabat konsuler telah berakhir
2.     Penarikan dari Negara pengirim
3.     Pemberitahuan bahwa ia bukan lagi sebagai anggota staf konsuler
(pasal 23,24,25 konvernsi Wina

Dalam kekonsulan, bila dipandang perlu, diangkat konsul kehormatan yang berasal dari bangsa asing atau bangsa sendiri. 

Dalam melaksanakan tugasnya, misalnya, dalam hubungan dagang, konsul kehormatan tidak mendapat upah, melainkan mendapat tanda kehormatan atas jasa-jasanya.

Perwakilan konsuler juga dapat mewakili negaranya sambil menunggu dibukanya perwakilan diplomatik. 

Pejabat konsuler dalam hal-hal khusus dan dengan ijin negara penerima, dapat menjalankan fungsinya di luar daerah konsulernya.


B.   Sarana Informal
Disebut demikian karena penggunaannya tidak dimonopoli negara, ruang geraknya bebas bagi semua pelaku, memiliki aturan dan prosedur yang sangat luwes, baik nasional maupun internasional. 

Sarana hubungan internasional yang informal itu meliputi :
1)    Alat komunikasi canggih
Bila memilki sarana, kita dapat melakukan hubungan internasional. Sarana yang harus kita miliki adalah alat komunikasi canggi, bisa berupa telepon kabel, ponsel, internet, dan sebagainya. 

Dengan sarana-sarana tersebut kita dapat berkomunikasi dengan orang tua, saudara, sahabat, kenalan dan lain-lainnya.

2)    Pertandingan olahraga internasional
Saat ini penyelenggaraan pertandingan olahraga internasional semakin sering. Penyebabnya adalah perkembangan olahraga itu sendiri. 

Hampir setiap cabang olahraga memiliki perserta dari berbagai negara di dunia. 

Berbagai bangsa bertemu dan terjadilah hubungan internasional melalui olahraga yang bersangkutan.

3)    Sarana informal lainnya
Setiap tahunnya banyak orang Indonesia pergi ke Mekkah di Arab Saudi untuk melakukan umrah maupun haji. 

Ketika orang Indonesia menunaikan ibadah umrah dan haji di Mekkah, mereka juga melakukan hubungan dengan orang-orang dari berbagai negara di dunia.

Bisa disebut mereka melakukan hubungan internasional. Ada juga orang Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk bekerja, menempuh pendidikan, dan berwisata. 

Dalam hal ini, pekerjaan, pendidikan, dan pariwisata menjadi sarana informal hubungan internasional.

Selain hal diatas hubungan internasional dapat juga dilakukan melalui bermacam-macam sarana diantarannya: 
1.     Negosiasi
Negosiasi atau perundingan adalah suatu upaya untuk menyelesaikan masalah yang di hadapi antara dua negara tanpa melibatkan pihak ketiga.

2.     Lobby
Merupakan kegiatan politik yang dilakukan untuk memengaruhi negara tertentu dan untuk memastikan bahwa pandangan atau kepentingan suata negara dapat tersampaikan. 

Lobbi bertujuan agar kerjasama internasional yang dijalin suatu negara dan negara lain dapat berjalan lancar.

Disamping sarana tersebut juga dapat dilakukan dengan cara:
a.     Propaganda: usaha sistimatis untuk mempengaruhi pikiran, emosi demi kepentingan masyarakat umum. 

   Propaganda : lebih ditujukan kepada warga negara lain dari pada pemerintahannya dan untuk kepentingan negara yang membuat propaganda.

b.     Ekonomi: Sarana ekonomi umumnya digunakan secara luas dalam hubungan internasional baik dalam masa damai maupun masa perang. 

     Pada masa tertentu semua negara harus terlibat dalam perdagangan internasional agar dapat memperoleh barang yang tak dapat diproduksi dalam negeri sehingga terjadi ekspor dan impor. 

c.      Kegiatan militer dan perang (show of force): Peralatan militer yang memadai dapat menambah keyakinan dan stabilitas untuk berdiplomasi. 

    Diplomasi tanpa dukungan militer yang kuat dapat membuat suatu negara tidak memiliki rasa percaya diri sehingga tak mampu menghindari tekanan dan ancaman negara lain yang dapat menggangu kepentingan nasionalnya.

Maka dengan demikian demontrasi senjata, latihan perang bersama keras dilaksanakan untuk menampilkan kekuatannya. 

Namun yang lebih diutamakan bukanlah perang tetapi tindakan preventif dalam hubungan internasional.


Sumber :
http://pkndisma.blogspot.co.id/2013/02/sarana-sarana-hubungan-internasional.html
https://halil4.wordpress.com/2010/03/07/hubungan-dan-organisasi-internasional/#comment-1320
http://lcdc.law.ugm.ac.id/halprofesi_hukum-3.html

Artikel Terkait

No comments:

Post a Comment