Pengertian Sistem Politik, Sistem Politik Indonesia, Sejarah Sistem Politik Indonesia, dan Pelaksanaan Sistem Politik Indonesia



A.   Pengertian Sistem Politik
Sistem Politik adalah berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit atau kesatuan (masyarakat/negara). Ada beberapa definisi mengenai sistem politik, diantaranya :
Sistem Politik


Baca Juga :     


1.     Menurut Almond, Sistem Politik adalah interaksi yang terjadi dalam masyarakat yang merdeka yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi.
2.     Menurut Rober A. Dahl, Sistem politik adalah pola yang tetap dari hubungan – hubungan antara manusia yang melibatkan sampai dengan tingkat tertentu, control, pengaruh, kekuasaan, ataupun wewenang.
3.     Menurut Drs. Sukarno, sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan Negara dan hubungan Negara dengan Negara.
4.     Sistem Politik menurut Rusadi Kartaprawira adalah Mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu sama lain dan menunjukkan suatu proses yang langggeng.

Dapat disimpulkan bahwa sistem politik adalah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukan suatu proses yang langsung memandang dimensi waktu (melampaui masa kini dan masa yang akan datang).


B.   Sistem Politik Indonesia
Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya.
1.     Fungsi Sistem Politik Indonesia
a.     Fungsi Input Sistem Politik Indonesia, meliputi :
1)    Sosialisasi Politik
Sosialisasi Politik dalam hal ini dapat diartikan sebagai sebuah proses dimana seseorang dapat menentukan sikap dan orientasi terhadap fenomena-fenomena politik yang berlaku pada masyarakat tempatnya berada saat ini.

Pada tahap ini terjadi proses penanaman nilai-nilai kebijakan bermasyarakat atau prinsip kebijakan menjadi warga negara yang efektif. Agen-agen sosialisasi politik terdiri dari 6 agen yakni : keluarga, kelompok bermain atau bergaul, sekolah, pekerjaan, media massa dan kontak-kontak politik secara langsung.

2)    Rekruitmen Politik
Rekruitmen politik dalam hal ini merupakan sebuah proses dimana sistem politik menghasilkan kepentingan,pertemuan,dan partisipasi dari warga negara dalam memilih atau menentukan orang yang kan melakukan aktifitas politik dan duduk mewakilinya dalam kantor pemerintahan.

Partai politik dalam hal ini melakukan proses pencarian anggota baru yang berbakat dan mengajak mereka untuk ikut berpartisipasi dalam proses politik.Elit dalam masyarakat merupakan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk dapat mempengaruhi masyarakat agar ikut bergabung dalam partai politik.

3)    Artikulasi Kepentingan
Artikulasi kepentingan merupakan sebuah usaha yang dilakukan seseorang atau kelompok masyarakat agar kepentingan serta segala keinginannya dapat dipenuhi secara memuaskan.

Cara yang biasa dilakukan masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka adalah dengan cara mengartikulasikan semua kepentingannya kepada badan politik pemerintah yang memiliki wewenang untuk membuat keputusan atau kebijakan,biasanya kepentingan itu disampaikan melalui wakil-wakil partai politik yang duduk dalam Dewan Perwakilan yang dapat menyampaikan dan memperjuangkan kepentingan massa pendukungnya.

4)    Agregasi Kepentingan
Agregasi Kepentingan merupakan sebuah proses mengagregasikan kepentingan-kepentingan yang telah diartikulasikan oleh kelompok kepentingan, lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi lainnya. Agregasi kepentingan dalam sistem politik di Indonesia berlangsung dalam diskusi lembaga legislatif .

DPR dan Presiden memiliki hak untuk mengesahkan Undang-Undang sebab kedudukan DPR dan Presiden dalam agregasi kepentingan adalah sama yakni kedua lembaga ini berhak untuk menolak RUU.DPR berupaya merumuskan semua tuntutan dan kepentingan-kepentingan masyarakat yang diwakilinya.

5)    Komunikasi Politik
Komunikasi politik mengacu pada bagaimana suatu sistem meyampaikan nilai-nilai dan informasi melalui berbagai struktur yang menyusun sistem politik.Komunikasi politik terjadi antar pemerintah dan masyarakat jika ada kebijakan pemerintah yang perlu disampaikan atau disosialisasikan kepada masyarakat dengan tujuan kebijakan itu nantinya akan mendapat dukungan dari masyarakat.Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk tatap muka atau melalui media massa.

Yang juga berrperan penting dalam komunikasi politik adalah media massa, dimana media massa berfungsi menyuarakan suara pembangunan dan program-program kerja pemerintah,serta menyuarakan ide-ide politik

b.    Fungsi Output Sistem Politik Indonesia, meliputi :
1)    Fungsi Pembuatan Kebijakan
Pembuatan kebijakan dalam hal ini terbentuk berdasarkan tuntutan dan dukungan serta beraneka pengaruh lingkungan yang ada.Pembuatan kebijakan meliputi pengkonversian rancangan undang-undang menjadi undang-undang atau peraturan lain yang sifatnya mengikat yang menjadi kebijakan umum.

Pembuatan kebijakan ini dilaksanakan oleh lembaga legislatif yang meliputi DPR,DPRD I,DPRD II,dan DPD sebagai lembaga yang mewakili aspisari daerah.

2)    Fungsi Penerapan Kebijakan
Penerapan kebijakan dalam hal ini merupakan penerapan aturan umum undang-undang dan peraturan lain ke tingkat warganegara. Hal ini dimaksudkan bagaimana sebuah lembaga melakukan tindakan administrasi guna mengimplementasikan peraturan yang telah dibuat ke ranah publik.Fungsi penerapan kebijakan dilaksanakan oleh badan Eksekutif yang meliputi dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah

3)    Fungsi Ajudikasi Kebijakan
Ajudikasi kebijakan dalam hal ini merupakan pengawasan jalannya penerapan undang-undang di kalangan warganegara. Dalam hal ini ada lembaga khusus yang melakukan pengawasan dan menyelesaikan persengketaan dalam hal pembuatan dan pelaksanaan peraturan. Fungsi ajudikasi kebijakan dilaksanakan oleh badan peradilan yang ,meliputi MA,MK,Komisi Yudisial serta badan-badan kehakiman.

2.     Struktur Sistem Politik Indonesia
Sistem politik yang pada umumnya berlaku di setiap negara meliputi dua struktur kehidupan politik, yakni, infrastrukur politik dan suprastruktur politik.
a.     Infrastrukur politik
Didalam suatu kehidupan politik rakyat (the sosial political sphere), akan selalu ada keterkaitan atau keterhubungan dengan kelompok-kelompok lain ke dalam berbagai macam golongan yang biasanya disebut “kekuatan sosial politik masyarakat”.

Kelompok masyarakat tersebut yang merupakan kekuatan politik riil didalam masyarakat, disebut “infrastruktur politik”. Berdasakan teori politik, infrastruktur politik mencakup 5 (lima) unsur atau komponen sebagai berikut :
1)    Partai politik (political party ),
2)    kelompok kepentingan (interst group),
3)    kelompok penekan (pressure group),
4)    media komunikasi politik  (political communication media) dan
5)    tokoh politik (political figure).
b.    Suprastruktur Politik
Suprastruktur politik (elit pemerintah) merupakan mesin politik resmi di suatu negara sebagai penggerak politik formal. Kehidupan politik pemerintah bersifat kompleks karena akan bersinggungan dengan lembaga-lembaga negara yang ada, fungsi, dan wewenang/kekuasaan antara lembaga yang satu dengan yang lainnya. Suasana ini pada umumnya dapat diketahui didalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan suatu negara.

Dalam perkembangan ketatanegaraan modern, pada umunya elit politik pemerintah dibagi dalam kekuasaan eksekutif  (pelaksana undang-undang), legislative (pembuat undang-undang), dan yudikatif  (yang mengadili pelanggaran undang-undang), dengan sistem pembagian kekuasaaan atau pemisahan kekuasaan.

Untuk terciptanya dan mantapnya kondisi politik negara, suprastruktur politik harus memperoleh dukungan dari infrastruktur politik yang mantap pula. Rakyat, baik secara berkelompok berupa partai politik atau organisasi kemasyarakatan, maupun secara individual dapat ikut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakil-wakilnya.

Suprastruktur politik di negara Indonesia sejak bergulirnya gerakan reformasi tahun 1998 sampai dengan tahun 2006 telah membawa perubahan besar di dalam sistem politik dan ketatanegaraan Republik Indonesia. Era reformasi disebut juga sebagai “Era kebangkitan Demokrasi”.

Reformasi di bidang politik dan hukum ketatanegaraan, yaitu dilaksanakannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 selama 4 (empat kali) dari tahun 1999-2002. Amandemen pertama disahkan (19 Oktober1999), kedua ( 18 Agustus 2000), ketiga (10 November 2001), dan keempat (10 Agustus 2002). Amandemen UUD 1945 tersebut telah mengubah struktur suprapolitik di Indonesia.


C.   Sejarah Sistem Politik Indonesia
Sejarah Sistem Politik Indonesia, dapat terbagi dalam beberapa kurun waktu, yakni :
1.     Orde Lama
a.     Periode awal proklamasi kemerdekaan (18 Agustus 1945- 27 Desember 1949)
Mengingat situasi dan kondisi negara Indonesia yang baru merdeka dan sangat tidak dimungkinkan diselenggarakannya Pemilihan Umum, maka secara otomatis pembentukan lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, DPA, BPA, MA belum terjadi, dengan demikian dibentuklah Komite Nasional Indonesia yang terdiri dari tokoh-tokoh kemerdekaan RI yang mebantu Presiden dalam menjalankan tugas kenegaraan, dan menjalankan sistem pemerintahan presidensiil.

Akan tetapi dalam prosesnya, terdapat cukup banyak polemik, dimana wajah bangsa ini sebagai bangsa yang baru merdeka masih cukup jauh dari kesan demokratis, sehingga pada tanggal 14 November, Wakil Presiden Moh Hatta melalui Maklumat X–sistem presidensiil menjadi sistem parlementer (hingga 27 Desember 1949)

b.    Periode Konstitusi RIS,
Pada masa ini sistem pemerintahan mengacu pada UUD yang terdiri 197 pasal, 1 lampiran, dengan sistem pemerintahan kabinet parlementer. Kabinet parlementer ini merupakan sistem pemerintaha dimana Presiden hanya bertindak sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan adalah Perdana Menteri yang bertanggung jawab pada parlemen, sehingga dengan adanya parlemen, cukup banyaklah partai politik yang tumbuh berkembang saat itu.

c.      Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959
Pada masa ini masih dengan sistem parlementer, dimana cukup banyaknya partai pada kenyataannya cukup banyak memunculkan konflik kepentingan dan ideologi antar partai politik. Dimana hampir separuh lebih pemerintahan dikuasai oleh PKI (alira komunis), PSI, Masyumi, PNI dan NU.

Kelima partai politik yang memiliki suara yang komposisinya jauh lebih banyak di banding partai lain, memiliki aliran ideologi yang berbeda. PKI dengan ide-ide sosialis komunisnya yang saat itu juga diwarnai dengan kondisi politik internasional (pertentangan dua blok pada masa perang dingin), juga cukup menjadi isu panas pada waktu itu.

Pada kabinet parlementer ini erjadi seringkalinya pergantian kabinet–seperti di Jepang, melalui mosi tidak percayanya, dikarenakan di masa ini cukup banyak partai yang bila tidak sepakat dengan kabinet-dijatuhkan mosi tidak percaya.

Sebut saja Kabinet Ali Sastro I, Kabinet Sutan Sjahrir, Kabinet Ali S II, Kabinet Wilopo, Kabinet Hatta, beberapa kabinet yang memiliki catatan sejarah dan masa kepemimpinan yang singkat karena seringnya mosi tidak percaya dari parlemen serta pertentangan ide atau pemikiran dengan Soekarno.

d.    Periode 5 Juli 1959-1965
Adanya kekecewaan Soekarno terhadap partai partai yang ada, yang dinilai banyak yang lebih menekankan aspek kepentingan golongan dibandingkan loyalitas terhadap ide, gagasan maupun keputusan Soekarno, mendorong Soekarno untuk kembali ke UUD 1945, degan menjalankan sebuah demokrasi terpimpin. Melihat kini pintu kebijakan semuanya terfokus pada satu tangan yakni Soekarno, malah kian memperparah polemik Ideologi—PKI, PNI, Militer.

Hal ini disebabkan :
v Soekarno memiliki hubungan kurang harmonis dengan militer, dimana adanya beberapa peristiwa yang menunjukkan intervensi Soekarno terhadap militer, selain itu beberapa ideologi yang dibawa PKI menjadikan militer dalam posisi yang kurang menguntungkan.
v Militer bertentangan dengan konsep Nasionalis, Agama Komunis (termasuk pada saat demokrasi parlementer dijalankan, banyak partai yang tidak setuju)
v PNI bukanlah partai Soekarno, ia hanyalah mesin politik Soekarno, yang sebenarnya juga tidak diperhitungkan keberadaannya.
v PKI sangat khawatir nasibnya akan berakhir seperti PSI, Masyumi yang dibubarkan Soekarno atas tuduhan adanya kudeta di Sumatera. Sehingga ketika Soekarno meminang Militer melalui AH Nasution, dengan adanya perjanjian bahwa PKI tidak ada di kabinet, dan militer duduk di pemerintahan dan kabinet maka, PKI hanya menerima termasuk idelogi Pancasila.

Situasi ini juga memicu tindakan Soekarno menjalankankebijakan politik tidak sejalan dengan konstitusi, seperti penunjukan anggoa legislatif dan parlemen secara langsung, pembentukan DPR GR, pengangkatan dirinya sebagai Presden seumur hidup.

Selain itu posisi lembaga kepresidenan menjad sangat eksklusif dan tertutup dimana hanya orang-orang Soekarno yang memiliki akses. Pada akhirnya  pertentangan Soekarno-Hatta, Militer vs PKI menjadi pertentangan ideologis yang menjadikan konfigurasi Sistem Politik Indonesia di Orde Lama ini menjadi lebih kompleks.

2.     Orde Baru
Era pemerintahan Orde baru ini militer diperkuat sebagai pertahanan negara. Selain itu dijadikannya 3 pilar nilai yang dianggap penting : Ekonomi sebagai Panglima, Politik sebagai Panglima dan Militer Sebagai Panglima sebagai pedomana kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terlebih ABRI pun dapat berpolitik seperti menjadi anggota legislatif dengan konstitutif  melalui format Dwi Fungsi ABRI. Mobilisasi dan depolitisasi ideologi dilakukan melalui Partai Golkar yang merupakan  partai yang wajib bagi PNS dan dengan otoritasnya.

Presiden memliki otoritas mutlak dalam  mengontrol kebebasan pers terutama yang dinilai bertentangan dengan prinsipnya. Termasuk akses lembaga kepresidenan yang cukup ketat, dan berikut adalah beberapa Sumber daya kekuasaan presiden  :
v Presiden “hak privilllage” mengontrol rekruitmen politik dalam pengisian jabatan lembaga tinggi negara-rekruitmen pengurus parpol.
v Presiden memiliki sumber daya keuangan yang besar
v Presiden adalah Panglima Tertinggi ABRI
v Presiden memiliki beberapa personal otoritas, merupakan sumber legitimasi kekuasaan kepresidenan

3.     Masa Transisi
Merupakan masa pasca Reformasi 1998 hingga Pemilu 1999 yang menjadi tonggak penetu kehidup demokrasi yang diharapkan lebih terbuka sehat dan demokratis.

D.   Pelaksanaan Sistem Politik Indonesia
Sistem politik Indonesia berdasar pada ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945. sistem politik Indonesia mengalami banyak perubahan setelah ada amandemen terhadap UUD 1945. amandemen terakhir atas UUD 1945 dilakukan pada tahun 2002. Perbandingan sistem politik Indonesia sebelum amandemen dan sesudah amandemen UUD 1945 adalah sebagai berikut :
1.     Sistem Politik Indonesia Sebelum Amandemen UUD 1945
§  Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal itu berarti bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan sepenuhnya dijalankan oleh MPR, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensiil artinya presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

§  UUD 1945 adalah konstitusi negara Indonesia yang mengatur kedudukan dan tanggung jawab penyelenggaraan negara, kewenangan, tugas, dan hubungan antara lembaga-lembaga negara. UUD 1945 juga mengatur hak dan kewajiban warga negara.

§  Lembaga legislatif terdiri atas MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara dan DPR. Lembaga eksekutif terdiri atas presiden dan menjalankan tugasnya yang dibantu oleh seorang wakil presiden serta kabinet. Lembaga yudikatif menjalankan kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh MA sebagai lembaga kehakiman tertinggibersama badan-badan kehakiman lain yang berada dibawahnya.

2.     Sistem Politik Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945
Pokok-pokok sistem politik di Indonesia setelah amandemen UUD 1945 adalah sebagai berikut :
§  Bentuk negara adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahan adalah republik. NKRI terbagi dalam 33 daerah provinsi dengan menggunakan prinsip desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, terdapat pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
§  Kekuasaan eksekutif berada ditangan presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden beserta wakilnya dipilih dalam satu paket secara langsung oleh rakyat. Presiden tidak bertanggung jawab pada parlemen, dan tidak dapat membubarkan parlemen. Masa jabatan presiden beserta wakilnya adalah 5 tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
§  Tidak ada lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Yang ada lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, BPK, presiden, MK, KY dan MA.
§  DPA ditiadakan yang kemudian dibentuk sebuah dewan pertimbangan yang berada langsung dibawah presiden.
§  Kekuasaan membentuk UU ada ditangan DPR. Selain itu DPR menetapkan anggaran belanja negara dan mengawasi jalannya pemerintahan.DPR tidak dapat dibubarkan oleh presiden beserta kabinetnya, tetapi dapat mengajukan usulan pemberhentian presiden kepada MPR.



Sumber :
http://estuputri.wordpress.com/2010/05/26/pengertian-sistem-politik/
http://saiyanadia.wordpress.com/2010/11/20/pengertian-sistem-politik-indonesia/
http://chaegyoung.wordpress.com/2011/03/03/sejarah-sistem-politik-indonesia/
http://enlightment011.blogspot.com/2013/01/fungsi-input-dan-output-sistem-politik.html
http://amanahtp.wordpress.com/2012/01/28/infrastruktur-dan-suprastruktur-politik-di-indonesia/
https://weinarifin.net/2015/05/27/transisi-demokrasi-di-indonesia/

Artikel Terkait

No comments:

Post a Comment